Tangerang Selatan, 21 September 2026 - Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH Unpam) melalui Program Studi S-1 Ilmu Hukum turut berkontribusi dalam proses pembentukan hukum nasional dengan menghadiri rangkaian Kunjungan Kerja dan Diskusi Publik Panitia Khusus (Pansus) DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 18–20 September 2026 di sejumlah wilayah Provinsi Banten. Salah satu agenda utama diselenggarakan di Pendopo Pemerintah Provinsi Banten, Jalan Syekh Moh. Nawawi Albantani No. 1, Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten.

Partisipasi FH Unpam dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen institusi untuk berperan aktif dalam pengembangan dan pembaruan hukum nasional. Forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyerap partisipasi bermakna (meaningful participation) dari kalangan akademisi, praktisi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan RUU HPI. FH Unpam diwakili oleh jajaran pimpinan fakultas dan program studi, yaitu Dekan FH Unpam Assoc. Prof. Dr. Taufik Kurrohman, S.H.I., M.H.; Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Assoc. Prof. Dr. Rezky Pahlawan, S.H., M.H.; Wakil Ketua Program Studi Dr. Abdul Hadi, S.H., M.H.; serta Sekretaris Program Studi Sisi Chadijah, S.H., M.H.

Kehadiran jajaran pimpinan tersebut mencerminkan perhatian serius FH Unpam terhadap perkembangan kebijakan legislasi, khususnya yang berkaitan dengan hubungan hukum keperdataan lintas negara. Melalui keterlibatan langsung dalam forum nasional ini, FH Unpam berupaya menjembatani kajian akademis dengan kebutuhan pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan yang sama, perwakilan dosen FH Unpam juga memperoleh kepercayaan untuk menyampaikan pandangan akademis dan rekomendasi strategis sebagai narasumber dalam diskusi publik. Kontribusi akademis tersebut diharapkan dapat memperkaya materi muatan RUU HPI sekaligus memastikan agar pengaturannya mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat Indonesia dalam menghadapi hubungan keperdataan yang semakin kompleks dan melintasi batas negara.

Pembentukan RUU HPI memiliki arti penting bagi pembaruan sistem hukum Indonesia. Hingga saat ini, sejumlah prinsip hukum perdata internasional masih bersumber dari ketentuan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda, khususnya Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië (AB). Ketentuan tersebut dipandang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan globalisasi, perdagangan internasional, mobilitas penduduk, transaksi digital, serta hubungan keperdataan lintas yurisdiksi.

Diskusi publik ini membahas berbagai persoalan aktual, antara lain penentuan hukum yang berlaku dalam perkawinan campuran, perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, kepastian hukum mengenai kewarganegaraan ganda terbatas, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis lintas negara. Pembahasan juga diarahkan pada upaya menghadirkan aturan yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan rasa keadilan dan kepentingan nasional.

Keterlibatan pimpinan dan dosen FH Unpam dalam rangkaian kegiatan Pansus DPR RI tersebut semakin mempertegas komitmen fakultas dalam mendukung reformasi hukum perdata nasional. FH Unpam berharap RUU HPI dapat menghasilkan kerangka hukum yang modern, adaptif, dan selaras dengan perkembangan hubungan internasional, sekaligus memberikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan yang optimal bagi masyarakat serta kepentingan Indonesia dalam pergaulan global.