Tanggerang Selatan, 17 September 2026 - Fakultas Hukum Universitas Pamulang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan keilmuan dan partisipasi dosen pada forum akademik tingkat nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Fadhli Muhaimin Ishaq, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) IX Tahun 2026.

Konferensi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut berlangsung pada 13–15 September 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat. KNHTN IX mengangkat tema besar “Tiga Dekade Performa Konstitusi Pasca Reformasi.”

Dalam kegiatan tersebut, Fadhli Muhaimin Ishaq, S.H., M.H. hadir sebagai peserta sekaligus pemakalah dengan mempresentasikan artikel ilmiah berjudul “Transformasi yang Tidak Tuntas: Yurisdiksi dan Independensi Peradilan Militer Pasca Reformasi.” Artikel tersebut dipresentasikan dalam Parallel Group Discussion (PGD) 3 yang mengangkat tema “Kemandirian dan Integritas Kekuasaan Kehakiman.”

Melalui artikelnya, Fadhli Muhaimin Ishaq mengangkat persoalan transformasi peradilan militer setelah reformasi, khususnya mengenai cakupan yurisdiksi dan independensi peradilan militer dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pembahasan ini relevan dengan upaya menilai sejauh mana agenda reformasi telah menghasilkan pembaruan terhadap kedudukan, kewenangan, dan pelaksanaan fungsi peradilan militer.

PGD 3 secara umum membahas berbagai isu strategis mengenai kekuasaan kehakiman, antara lain kedudukan dan independensi peradilan militer, penguatan hukum acara dalam mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman, mekanisme pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi, kesejahteraan hakim, integritas peradilan, pengawasan dan penegakan kode etik hakim, serta penataan peraturan perundang-undangan dalam ranah kekuasaan kehakiman.

KNHTN IX diselenggarakan sebagai ruang akademik untuk mengevaluasi perjalanan konstitusi Indonesia setelah hampir tiga dekade reformasi. Kegiatan ini mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, lembaga negara, dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai wilayah di Indonesia untuk mendiskusikan persoalan ketatanegaraan sekaligus merumuskan gagasan pembaruan hukum yang relevan dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rangkaian KNHTN IX terdiri atas simposium nasional, seminar nasional, dan Parallel Group Discussion. Konferensi ini membahas lima bidang utama, yaitu konsolidasi regulasi dan kelembagaan negara, keadilan ekonomi dan lingkungan untuk kesejahteraan rakyat, kemandirian dan integritas kekuasaan kehakiman, pemilihan umum yang demokratis dan konstitusional, serta penguatan kelembagaan partai politik.

Keikutsertaan dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang dalam konferensi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu hukum. Partisipasi ini sekaligus menjadi sarana untuk memperluas jejaring akademik serta memperkuat kontribusi Fakultas Hukum Universitas Pamulang dalam merespons persoalan hukum tata negara dan perkembangan konstitusionalisme di Indonesia.

Fakultas Hukum Universitas Pamulang mengapresiasi partisipasi Fadhli Muhaimin Ishaq, S.H., M.H. dalam KNHTN IX Tahun 2026. Melalui keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah nasional, Fakultas Hukum Universitas Pamulang berharap dapat terus mendorong lahirnya pemikiran hukum yang kritis, konstruktif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan demokrasi, negara hukum, serta independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.