Tanggerang Selatan, 30 September 2026 - Fakultas Hukum Universitas Pamulang turut berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum melalui keikutsertaan tiga dosennya dalam International Conference, Call for Papers & Munas APHUTARI 2026 pada Kamis, 24 September 2026. Ketiga dosen tersebut adalah Annisaul Maslamah, S.H., M.H., Geofani Milthree Saragih, S.H., M.H., dan Fadhli Muhaimin Ishaq, S.H., M.H.

Kegiatan ini mengangkat tema “Reconstructing Indonesia’s Legal Politics: Law Enforcement and Sustainable Environmental Democracy”. Forum tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai pembaruan politik hukum, penegakan hukum, serta penguatan demokrasi lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, ketiga dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang berpartisipasi dengan makalah berjudul “Ecological Institutionalism: A New Legal Policy Framework for Reforming Indonesia’s Environmental Governance”. Makalah ini masuk dalam subtema pertama, “Legal Policy and Institutional Reform”, serta tercantum dalam agenda presentasi pada Room 3 dengan reviewer dari jurnal Ar Risalah.

Melalui makalah tersebut, para dosen mengangkat gagasan institusionalisme ekologis sebagai kerangka kebijakan hukum untuk memperbarui tata kelola lingkungan di Indonesia. Kajian ini menempatkan hubungan antara kebijakan hukum, kelembagaan, dan keberlanjutan lingkungan sebagai perhatian dalam reformasi tata kelola.

Konferensi ini mencakup tujuh subtema, yaitu Legal Policy and Institutional Reform; State Institutional Reform; Inclusive Governance; Green Digital Governance; Democracy and Human Rights; Electoral Integrity and Fair Elections; serta Constitutional Enforcement on Environmental Law (Green Constitution). Cakupan tersebut membuka ruang pembahasan yang luas mengenai reformasi kelembagaan, hak asasi manusia, integritas pemilu, dan perlindungan lingkungan dalam kerangka konstitusi.

Salah satu perhatian dalam forum ini adalah manifestasi ekoteologi dalam kebijakan green constitution atau konstitusi hijau di Indonesia. Pembahasan tersebut menghubungkan nilai keagamaan dan tanggung jawab terhadap kelestarian alam dengan arah kebijakan serta penguatan perlindungan lingkungan. Perspektif ini memperkaya diskusi mengenai peran hukum dan kelembagaan dalam mendukung keberlanjutan ekologis.

Rangkaian acara meliputi konferensi internasional, call for papers, penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan, serta pemilihan pengurus baru dalam agenda Musyawarah Nasional APHUTARI. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi wadah pengembangan keilmuan sekaligus forum pertanggungjawaban dan regenerasi kepengurusan organisasi.

Partisipasi ketiga dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang dalam konferensi ini juga memperoleh tindak lanjut berupa rekomendasi publikasi. Panitia merekomendasikan artikel berjudul “Ecological Institutionalism: A New Legal Policy Framework for Reforming Indonesia’s Environmental Governance” untuk diterbitkan di jurnal Al-Risalah, yang terindeks Scopus dengan peringkat Q1. Rekomendasi tersebut membuka peluang bagi hasil penelitian para dosen untuk menjangkau pembaca internasional, dengan tetap mengikuti proses penelaahan dan ketentuan penerbitan jurnal.

Keikutsertaan para dosen dalam forum ini menjadi bagian dari kontribusi Fakultas Hukum Universitas Pamulang terhadap pengembangan ilmu hukum. Melalui partisipasi tersebut, fakultas berharap dapat memperluas jejaring akademik dan mendorong lahirnya gagasan yang relevan bagi pembaruan kebijakan hukum serta tata kelola lingkungan di Indonesia.